TIMES PACITAN, PACITAN – Ketua DPRD Kabupaten Pacitan, Dr Arif Setia Budi, menegaskan pentingnya sinergi pemerintah desa dalam menghadapi dinamika kebijakan global sekaligus menyukseskan program strategis nasional, khususnya di bidang ketahanan pangan. 

Hal itu disampaikannya dalam Silaturahmi Daerah Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Pacitan yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Desa, Sabtu (17/1/2026).

Forum yang digelar di Rumah Makan Sehat, Jalur Lintas Selatan (JLS) KM 0,5, Kelurahan Ploso, Pacitan, tersebut dihadiri sekitar 150 peserta, terdiri dari unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah, aparat penegak hukum, serta kepala desa se-Kabupaten Pacitan.

Dalam sambutannya, Arif Setia Budi menilai bahwa desa saat ini berada pada posisi strategis, namun juga menghadapi tantangan besar akibat perubahan arah kebijakan nasional dan global yang bergerak sangat dinamis.

“Kita semua harus bisa mengikuti kebijakan global, karena setiap pemimpin mempunyai program masing-masing. Yang paling mahal di kebijakan global itu adalah keamanan,” kata Arif Setia Budi di hadapan para kepala desa.

Ia menjelaskan bahwa kondisi global yang tidak menentu turut berdampak pada arah kebijakan nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah hingga pemerintah desa dituntut mampu membaca situasi dan beradaptasi tanpa kehilangan fokus pada kebutuhan dasar masyarakat.

“Situasi global kita saat ini selalu berubah-ubah dan arahnya belum menentu. Indonesia berada dalam konteks ipoleksosbud yang polanya berbeda-beda. Maka dari itu, kita harus mampu menelaah kebijakan nasional yang sedang berjalan,” ujarnya.

Ketahanan Pangan Jadi Agenda Bersama

Ketua DPRD Pacitan secara khusus menekankan bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu agenda strategis nasional yang wajib disukseskan hingga tingkat desa. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat saat ini telah mengarahkan seluruh daerah untuk memperkuat sektor pangan sebagai fondasi stabilitas sosial dan ekonomi.

“Kebijakan pemerintah saat ini, baik untuk provinsi, kabupaten, maupun desa, sangat jelas mendukung program strategis nasional tentang ketahanan pangan,” tegasnya.

Arif Setia Budi mengingatkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada beras sebagai sumber pangan utama.

“Sekitar 90 persen masyarakat Indonesia mengonsumsi beras. Maka dari itu, semua pihak, termasuk pengusaha menengah ke atas, juga harus menyesuaikan diri dengan arah kebijakan tersebut,” lanjutnya.

Ia menyebut, program pemerintah seperti MBG (yang diarahkan untuk menjaga stabilitas masyarakat kelas bawah) tidak akan berjalan optimal tanpa sinergi lintas sektor, termasuk peran aktif pemerintah desa.

“Untuk menyukseskan program nasional, pemerintah harus bersinergi. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” katanya.

Tuntutan Masyarakat Tinggi, Kades Diminta Inovatif

Dalam forum tersebut, Arif Setia Budi juga menyoroti tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah desa. Ia menilai kondisi tersebut wajar, namun harus disikapi secara bijak dan inovatif oleh para kepala desa.

“Saya tidak menyalahkan kepala desa atas tuntutan rakyat yang sangat tinggi. Justru ini tantangan bersama. Kita harus bangkit menyikapi situasi saat ini dengan cara yang kreatif dan inovatif,” ujarnya.

Ia mencontohkan, sinergi program desa dengan kebijakan nasional seperti MBG bukanlah perkara mudah. Banyak kendala di lapangan, termasuk fluktuasi harga kebutuhan pokok.

“Misalnya harga kebutuhan pokok yang terlalu tinggi, ini harus disikapi agar inovasi desa bisa masuk dan selaras dengan program MBG,” jelasnya.

Forum Desa Jadi Ruang Konsolidasi

Kegiatan Silaturahmi Daerah FKKD ini dinilai Ketua DPRD sebagai ruang penting untuk konsolidasi dan penyamaan persepsi antarkepala desa di tengah masa transisi kebijakan desa.

Hal senada disampaikan Ketua FKKD Kabupaten Pacitan, Utomo, yang menyebut forum ini menjadi ajang strategis dalam merespons berbagai persoalan desa.

“Acara hari ini merupakan ajang silaturahmi kepala desa dalam rangka menyamakan persepsi dan pikiran, karena ini adalah masa transisi kebijakan desa. Apapun permasalahan tentang desa, itu menjadi polemik kita bersama,” kata Utomo.

Ia juga menyinggung belum jelasnya kebijakan penggunaan dana desa pada 2026, meski dana yang mengalir ke desa nilainya cukup besar.

“Dana desa terjun sangat luar biasa, walaupun di tahun 2026 belum jelas terkait penggunaannya. Namun sebesar apapun dana desa, tetap harus kita laksanakan sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Kapolres Dorong Stabilitas Kamtibmas Desa

Sementara itu, Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa atas terjaganya situasi kamtibmas selama 2025.

“Selama tahun 2025, situasi kamtibmas di desa tergolong aman dan kondusif,” ujarnya.

Kapolres berharap pada 2026, kepala desa bersama perangkat desa dan Bhabinkamtibmas dapat menjadi garda terdepan dalam deteksi dini gangguan keamanan.

“Di tahun 2026, kepala desa dan perangkatnya bersama Bhabinkamtibmas diharapkan menjadi ujung tombak pertama terkait deteksi dini setiap gangguan yang ada di wilayahnya masing-masing,” tegasnya.

Kapolres juga menyatakan dukungan Polres Pacitan terhadap 11 Program Desa Astacita, yang mencakup penguatan BUMDes, swasembada pangan dan energi, digitalisasi desa, desa wisata, hingga penguatan tata kelola dana desa dan ketangguhan bencana.

Sinkronisasi Desa dan Kebijakan Daerah

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pacitan, Sugiyem, A.P., M.Si., menambahkan bahwa pemerintah desa saat ini berada pada kondisi yang tidak mudah akibat perubahan regulasi, termasuk belum terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru.

“Setiap tahun PMK selalu berbeda, dan sampai saat ini di tahun ini PMK belum keluar. Ini tentu harus disikapi dengan bijak,” ujarnya.

Ia mendorong kepala desa untuk mengoptimalkan aset desa serta memperkuat koordinasi antardesa agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

Kegiatan Silaturahmi Daerah FKKD Pacitan menjadi ajang penyelarasan visi pembangunan desa agar sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah dan nasional. (*)