JAKARTA – Pemerintah akhirnya menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan. Skemanya jelas: setiap Jumat, ASN di instansi pusat maupun daerah diperbolehkan bekerja dari rumah.

Kepastian itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026). “Penerapan WFH bagi ASN dilakukan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujarnya.

Kebijakan ini bukan berdiri sendiri. Pemerintah sudah menyiapkan payung aturannya melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) serta SE Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Artinya, pelaksanaannya mengikat, baik di level pusat maupun pemerintah daerah.

Baca juga

DPKB-PPPA Pacitan Evaluasi Pola Asuh dan Perkawinan Anak Akibat Tingginya Kasus Disertai Kriminalitas Siber

Meski begitu, tidak semua sektor bisa ikut skema ini. Airlangga menegaskan, ada layanan tertentu yang tetap harus berjalan normal dan tidak bisa menerapkan WFH. Detailnya diatur lebih lanjut dalam dua surat edaran tersebut.

Di balik kebijakan ini, ada alasan yang cukup jelas. Pemerintah sedang menekan pengeluaran, terutama di tengah lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah. Efisiensi energi dan operasional menjadi salah satu pertimbangan utama.

Baca juga

Fasilitas Terbatas dalam Penanganan Anak Disabilitas, Pemkab Pacitan Gandeng Lembaga Swasta

Sebelum diputuskan, pemerintah mengaku sudah melakukan kajian cukup panjang. Bahkan, sinyal penerapan WFH ini sudah sempat disampaikan Airlangga usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, beberapa waktu lalu. Saat itu, ia menyebut opsi WFH akan diberlakukan satu hari dari lima hari kerja.

Kini, rencana tersebut resmi berjalan. Tinggal bagaimana masing-masing instansi menerjemahkannya di lapangan tanpa mengganggu layanan publik yang tetap harus berjalan. (*)