PACITAN – Pemerintah pusat mengucurkan instrumen jaring pengaman sosial dalam jumlah masif ke Kabupaten Pacitan pada Triwulan III 2026. 

Namun, tingginya kuota bantuan tersebut menyisakan ironi lantaran puluhan ribu keluarga miskin ekstrem terdeteksi belum seluruhnya tersentuh program negara.

Secara regulasi, sasaran distribusi bantuan sosial diprioritaskan untuk menyapu bersih masyarakat pada spektrum desil 1 hingga desil 4. 

Kucuran logistik untuk wilayah Pacitan pun tergolong besar pada tahun ini.

Berdasarkan data dari Dinsos Pacitan, kuota Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako menyentuh 43.886 sasaran. 

Di saat yang sama, Program Keluarga Harapan (PKH) dialokasikan bagi 26.733 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Namun, realitas statistik kemiskinan di lapangan justru terjadi ketimpangan. 

Masih terdapat 58.290 Kepala Keluarga (KK) yang terperangkap di dasar piramida ekonomi kelompok bawah dan belum sepenuhnya terakomodasi jaring pengaman tersebut.

Baca juga

Bantuan Pangan 2,7 Ribu Ton Beras dari BULOG Ponorogo Disalurkan ke 92 Ribu Warga Pacitan

Agregat keluarga rentan ini disumbang oleh 29.670 KK pada desil 1 kategori kemiskinan ekstrem, yang mutlak menjadi target prioritas utama. 

Sementara 28.620 KK lainnya terdata pada desil 2 dengan status miskin absolut.

Fakta bahwa kelompok desil terbawah belum seluruhnya tersentuh bantuan mengindikasikan adanya celah dalam akurasi distribusi di tingkat basis. 

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, Heri Setijono, merespons temuan tersebut dengan menyoroti instrumen pendataan yang menjadi rujukan.

Heri menyatakan bahwa Data Terpadu Sasaran Ekonomi Nasional (DTSEN) sejatinya telah memfasilitasi pemetaan warga miskin, namun butuh penyesuaian dinamis.

Baca juga

Mengapa 58 Ribu KK di Pacitan Masih Terjebak Kemiskinan di Tengah Kucuran BPNT-PKH?

"DTSEN sudah sangat membantu karena memberikan satu basis data dan pemeringkatan kesejahteraan yang lebih terintegrasi," ujar Heri, Rabu (9/9/2026).

Untuk menambal kebocoran sasaran di mana warga miskin tak dapat bantuan sementara warga mampu justru menerimanya, Heri menekankan pentingnya evaluasi data yang proaktif dari tingkat desa.

"Namun untuk memastikan ketepatan sasaran di Pacitan, DTSEN perlu terus dimutakhirkan melalui mekanisme usul-sanggah, verifikasi lapangan, dan pemanfaatan data administrasi," tegas Heri.

Sengkarut ketepatan sasaran ini menjadi pekerjaan rumah di tengah struktur kependudukan Pacitan. 

Secara demografis pada 2026, kabupaten ini dihuni 590.076 jiwa dengan rasio gender seimbang, yakni 295.272 laki-laki dan 294.804 perempuan.

Di balik rasio demografi tersebut, angka 58 ribu KK di desil terbawah mengonfirmasi bahwa sebaran kemiskinan di Pacitan masih sangat masif. (*)