TIMES PACITAN, JAKARTA – Tekanan kepada pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional atas bencana hidrometeorologi di Sumatra Barat (Sumbar), Aceh, dan Sumatra Utara (Sumut) semakin menguat. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan infrastruktur yang rusak parah.

Anggota DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa penetapan status darurat nasional akan mempermudah koordinasi dan mobilisasi sumber daya, mulai dari logistik, personel, hingga alat berat.

“Yang terpenting sekarang adalah memastikan bantuan cepat sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah daerah sudah bekerja keras, namun kapasitas mereka tentu ada batasnya,” ujar Rahmat di Jakarta, Minggu (30/11/2025).

Ia menambahkan, kebutuhan dasar seperti air bersih, layanan kesehatan, makanan, dan tempat tinggal sementara kian mendesak seiring bertambahnya pengungsi. Menurutnya, skala bencana yang melanda tiga provinsi secara simultan ini telah menunjukkan situasi darurat yang luas, dengan Sumbar dalam kondisi paling kritis.

Respons Pemerintah: Masih Pantau Situasi

Menanggapi desakan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah masih terus memantau perkembangan di lapangan sebelum memutuskan penetapan status darurat nasional.

"Kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya,” kata Prabowo, menegaskan bahwa fokus saat ini adalah penyaluran bantuan ke wilayah-wilayah terdampak.

Dari Aceh: Ancaman Kelaparan dan Infrastruktur Porak-Poranda

Desakan serupa disampaikan anggota DPRA, Nurchalis. Ia melaporkan bahwa banjir bandang di Aceh telah memutus akses transportasi vital, termasuk jembatan di jalur nasional, yang mengisolasi sejumlah wilayah.

“Pemerintah harus segera menetapkan status darurat nasional. Kerusakan yang terjadi sangat parah dan memutus sarana akses,” tegas Nurchalis di Nagan Raya.

Ia memperingatkan, tanpa status bencana nasional, korban banjir terancam kelaparan akibat krisis pangan. Dampak bencana telah menyebabkan stok makanan menipis, pengiriman BBM tersendat, dan rantai pasokan pangan terputus.

“Kita khawatir jika kondisi darurat ini dibiarkan, akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Stok makanan sudah menipis,” tambahnya.

Kritik untuk Pemerintah Aceh: Bantuan ke Pantai Barat Dinilai Lamban

Nurchalis juga menyayangkan lambannya respons Pemerintah Provinsi Aceh. Ia mengklaim hingga Minggu (30/11/2025), belum ada bantuan yang dikirim ke wilayah pantai barat, seperti Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Kepulauan Simeulue.

“Saya kecewa kenapa pemerintah provinsi belum bertindak serius. Harusnya mereka juga melihat masyarakat di pantai barat yang kondisinya juga parah,” ucapnya.

Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah kabupaten setempat yang telah menyalurkan bantuan ke lokasi bencana. Nurchalis telah mendesak Pemerintah Aceh agar segera mengirimkan logistik mulai Minggu ini untuk mencegah kondisi yang semakin memburuk. (*)