TIMES PACITAN, PACITAN – Ketua DPRD Pacitan, Dr. Arif Setia Budi, menyoroti minimnya realisasi program irigasi perpompaan berbasis sumur bor yang diajukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pacitan ke pemerintah pusat. Dari 141 usulan tahun lalu, hanya delapan titik yang disetujui.

“Ke depan, DKPP harus lebih aktif membangun komunikasi dan melobi pemerintah pusat. Pendekatan yang intens sangat dibutuhkan karena sumur bor ini sangat penting bagi petani kita,” kata Arif, Rabu (21/5/2025).

Menurutnya, kebutuhan sumur bor di Pacitan sangat mendesak. Banyak lahan pertanian kekurangan air dan bergantung pada program irigasi untuk meningkatkan hasil panen.

“Lahan pertanian kita butuh sumur bor. Semua kembali pada tujuan utama: meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pacitan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa saat ini Presiden terpilih Prabowo Subianto memberi perhatian serius pada isu ketahanan pangan. Menurut Arif, ini harus dimanfaatkan daerah, termasuk Pacitan, untuk memperjuangkan program-program strategis di sektor pertanian.

“Pak Prabowo sangat fokus pada pertanian dan ketahanan pangan. Ini peluang bagi kita untuk menangkap kebijakannya lewat kerja keras, lobi, dan penempatan lokasi bantuan yang tepat, terutama di daerah kekeringan,” tambahnya.

DPRD, kata Arif, siap mendukung penuh upaya DKPP dalam memperjuangkan anggaran dan program dari pusat. "DPRD siap mengawal dan membantu," tegasnya. 

Sebelumnya, Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Penyuluh Pertanian DKPP Pacitan, Susilo Budi, menjelaskan bahwa dari 141 usulan program irigasi perpompaan tahun 2024, hanya delapan titik yang disetujui. Penyebabnya adalah efisiensi anggaran di tingkat pusat.

“Delapan titik itu tersebar di beberapa desa. Dua di antaranya di Desa Ngile, Kecamatan Tulakan, dan satu titik di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo. Di Ngile, penerima program adalah Kelompok Tani Edi Peni 1 dan 2,” ujar Susilo, Selasa (20/5/2025).

Dari delapan titik tersebut, lima memanfaatkan sumber air permukaan (sungai), dan tiga lainnya menggunakan air tanah melalui sumur bor. Pelaksanaan konstruksi baru dimulai karena realisasi anggaran baru turun pekan lalu.

“MoU kami tandatangani 21 April, tapi dananya baru cair Rabu pekan lalu. Jadi kelompok tani baru bisa bergerak setelah itu,” jelasnya.

Setiap kelompok tani menerima bantuan senilai Rp153 juta. Dana itu digunakan untuk membeli pompa air, membangun rumah panel listrik, memasang jaringan listrik, menyediakan tampungan air, dan membangun jaringan irigasi.

“Komponennya lengkap, tapi disesuaikan dengan anggaran. Pacitan masuk kategori pompa submersibel 1,5 sampai 3 HP. Untuk distribusi air ke lahan, digunakan pipa diameter 1,5 sampai 2 inci,” imbuhnya.

Dengan komunikasi yang intens tersebut, diharapkan pemerintah pusat bisa lebih optimal sehingga semakin banyak lokasi bisa mendapatkan bantuan irigasi perpompaan dan sumur bor di Pacitan. (*)