TIMES PACITAN, PACITAN – Luas lahan pertanian produktif di Kabupaten Pacitan pada 2026 masih bertahan di angka sekitar 22 ribu hektare.

Namun di balik data yang tampak stabil itu, ancaman alih fungsi lahan mulai nyata dan tak terhindarkan. Pemerintah daerah mengakui, penyusutan lahan tinggal menunggu waktu.

Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pacitan mencatat, dari total 22 ribu hektare tersebut, sekitar 12 ribu hektare berupa sawah, sedangkan 10 ribu hektare lainnya merupakan lahan kering tadah hujan. Angka itu di luar lahan perkebunan.

“Untuk saat ini total tanaman pangan kita ada sekitar 22 ribuan hektare. Itu di luar tanaman perkebunan,” kata Kepala DKPP Pacitan Sugeng Santoso, Senin (12/1/2026).

Secara data, luas lahan pertanian Pacitan masih sama dibanding tahun sebelumnya. DKPP belum menerima laporan resmi adanya penyusutan. Namun Sugeng menegaskan, stabilitas ini bersifat sementara.

“Data kami masih sama dengan tahun lalu. Kalau pun ada penyusutan, sampai sekarang belum ada laporan yang masuk,” ujarnya.

Meski begitu, Sugeng tak menampik bahwa alih fungsi lahan ke bangunan dan permukiman hampir pasti terjadi. Soalnya, tekanan pembangunan terus meningkat, sementara lahan pertanian kian terbatas.

“Kalau penyusutan, prediksi kami pasti ada. Jumlahnya berapa belum tahu. Alih fungsi untuk bangunan dan permukiman ke depan itu tidak bisa dihindari dan akan mengurangi lahan produktif,” tegasnya.

Produksi Bertumpu Padi dan Jagung

Di tengah ancaman tersebut, pertanian Pacitan masih bergantung pada padi dan jagung sebagai komoditas utama. Setelah panen padi, sebagian lahan dimanfaatkan untuk palawija.

“Sekarang masih padi dan jagung. Setelah ini biasanya masuk palawija,” kata Sugeng.

Namun pemanfaatan lahan tegal untuk padi belum optimal. Dari total potensi, lahan tegal yang benar-benar ditanami padi baru sekitar 10 ribu hektare. Angka ini masih jauh dari capaian program sebelumnya yang sempat menyentuh 14 ribu hektare.

“Kalau PM Yess itu sekitar 14 ribuan. Tapi yang menerima HK sekitar 330 PM. Ini PM Yess yang mendapat bantuan hibah,” jelasnya.

Lahan Produktif Terdesak Program Nasional

Konflik lain muncul dari pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Meski diklaim berada di luar LP2B, sebagian pembangunan KDMP tetap memanfaatkan lahan yang sebelumnya produktif.

“Dari sisi pertanian, tentu kami menyayangkan karena memanfaatkan lahan produktif. Tapi ini program nasional, jadi tetap harus disukseskan,” ujar Sugeng.

Ia menegaskan, pembangunan KDMP yang berjalan saat ini tidak berada di lahan baku sawah maupun LP2B. “Yang kami tahu masih di luar LP2B,” katanya.

LP2B Dijaga, Tapi Tekanan Tetap Ada

Sugeng menyebut, kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah ditetapkan di wilayah yang relatif aman dari perubahan fungsi.

“LP2B memang kita ambil di daerah-daerah yang kemungkinan kecil terjadi perubahan sampai ke sana,” jelasnya.

Namun di luar LP2B, tekanan alih fungsi tetap mengintai, terutama di wilayah yang mulai berkembang menjadi kawasan permukiman.

Koordinasi Desa Masih Jadi Masalah

Masalah lain yang disorot DKPP adalah minimnya koordinasi antara pemerintah desa dan dinas teknis terkait pemanfaatan lahan pertanian.

“Selama ini pihak desa dengan kami tidak ada komunikasi secara langsung, karena kewenangan lahan ada di dinas dan milik desa juga,” ungkap Sugeng.

Ia menegaskan, koordinasi menjadi kewajiban mutlak jika menyangkut LP2B. “Kalau sudah menyangkut LP2B, itu harus koordinasi dengan kami dan ATR/BPN,” tandasnya.

Sebaran Lahan Masih Luas, Tapi Tidak Merata

Berdasarkan data DKPP, total lahan tegal di 12 kecamatan mencapai 45.597 hektare, sawah 14.268 hektare, dan perkebunan atau hutan tanaman 17.764 hektare.

Lahan tegal terluas berada di Kecamatan Tegalombo (6.461 hektare) dan Tulakan (6.353 hektare), sementara sawah terluas berada di Kecamatan Nawangan (2.232 hektare).

Pupuk Melimpah, Lahan Terancam

Dari sisi input produksi, realisasi pupuk bersubsidi 2025 tergolong tinggi. Dari alokasi 25.293 ton, realisasi mencapai 24.173,756 ton atau 95,575 persen.

Urea terealisasi 95,09 persen, NPK hampir 100 persen, sementara pupuk organik baru 61 persen.

Untuk 2026, alokasi pupuk naik menjadi 30.848 ton, terdiri dari 15.865 ton Urea, 14.242 ton NPK, 8 ton NPK Formula Khusus, dan 733 ton pupuk organik. Kecamatan Punung dan Bandar menjadi penerima terbesar.

Namun, Sugeng mengingatkan, pupuk sebanyak apa pun tak akan berarti jika lahan pertanian terus tergerus. “Produktivitas bisa kita jaga dengan pupuk. Tapi kalau lahannya berkurang, itu persoalan lain,” tegasnya. (*)