PACITAN – Kopdar Nandur Dulur bertajuk 'Jangongan Urip, Urip Iku Urup, Urup Iku Nguripi' menjadi ruang Ketua DPRD Pacitan, Dr. Arif Setia Budi, menyerap aspirasi masyarakat. 

Forum yang dikemas santai itu diwarnai keluhan petani soal harga hasil panen, pupuk langka, keberadaan KDMP jangan sampai menggeser toko kelontong, hingga akses pasokan untuk program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kegiatan yang diikuti ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat itu digelar di kawasan wisata Kampoeng Warso, Pantai Soge, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kamis (4/6/2026) malam. 

Diskusi membahas isu pertanian, peternakan, perkebunan, hingga perikanan desa.

Dalam forum tersebut, petani asal Kecamatan Tegalombo, Mulyono, menyoroti persoalan harga hasil panen yang dinilai masih bergantung pada tengkulak.

“Kami ini petani, saat panen untuk menjual hasil tani biasanya masih menunggu dan ketergantungan harga yang ditentukan para tengkulak,” ujarnya.

Keluhan juga disampaikan Budi, petani asal Tulakan. Ia menilai petani dan peternak lokal belum mendapat ruang untuk terlibat sebagai pemasok kebutuhan program SPPG. 

Selain itu, persoalan pupuk juga disebut masih menjadi kendala saat musim tanam.

Menanggapi berbagai masukan itu, Arif Setia Budi menyebut forum semacam kopdar sengaja dibangun sebagai ruang berbagi pengalaman sekaligus menyerap persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat bawah.

“Terima kasih atas waktu dan sharing soal kehidupan kita. Kita sepakat bahwa kondisi kita saat ini harus hidup dalam sistem bernegara,” kata Arif.

Terkait SPPG, ia berharap program pemerintah tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.  Menurutnya, program pemerintah sejatinya ditujukan untuk rakyat, meski tetap membutuhkan kritik agar berjalan maksimal.

“Soal SPPG, harapannya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Program pemerintah sejatinya untuk rakyat, kami siap menerima berbagai masukan dan aspirasi,” ujarnya.

Sementara soal infrastruktur, Arif meminta masyarakat memahami kondisi fiskal daerah yang terbatas. “Bukan berarti pemerintah daerah diam, tapi karena keterbatasan fiskal,” katanya.

Kopdar Nandur Dulur turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Paryanto, pelaku usaha porang, Slamet Riyanto yang bergerak di bidang CSR dan komoditas ekspor, serta Yahya Ali Rahmawan, pegiat media sosial. 

Forum tersebut dikemas sebagai ruang silaturahmi dan berbagi gagasan untuk mendorong kemandirian desa berbasis sektor pangan dan ekonomi lokal. (*)