PACITAN – Sebanyak 44 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Kabupaten Pacitan. Namun, layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD masih belum merata, terutama di wilayah terpencil.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPKB dan PPPA) Kabupaten Pacitan, Jayuk Susilaningtyas, mengatakan seluruh dapur SPPG saat ini telah diwajibkan melayani kelompok 3B. 

Meski demikian, keterjangkauan layanan masih bergantung pada keberadaan dapur di masing-masing wilayah.

“Ada 44 SPPG dan semuanya sudah melayani 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu balita non-PAUD. Itu memang menjadi kebijakan yang mulai diterapkan tahun ini,” kata Jayuk, Selasa (9/6/2026).

Ia mengakui masih ada wilayah yang belum sepenuhnya terlayani akibat keterbatasan jumlah dapur MBG, khususnya di daerah yang tergolong 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

“Belum merata, utamanya di wilayah Bandar. Kemudian di Arjosari sebelumnya masih ada desa yang belum terjangkau. Nawangan juga baru sebagian. Yang jelas begitu ada SPPG baru, kami langsung berkoordinasi agar ada alokasi untuk kelompok 3B,” ujarnya.

Data sebaran menunjukkan ketimpangan layanan antarwilayah masih cukup lebar. Kecamatan Pacitan memiliki 12 dapur SPPG atau sekitar 27,3 persen dari total layanan di kabupaten tersebut. 

Sebaliknya, Kecamatan Bandar dan Nawangan masing-masing baru memiliki satu dapur.

Sementara itu, Kebonagung, Tulakan, dan Ngadirojo masing-masing memiliki lima dapur. 

Arjosari tercatat  memiliki empat dapur, Pringkuku tiga dapur, sedangkan Donorojo, Punung, Tegalombo, dan Sudimoro masing-masing dua dapur.

Jayuk mengatakan, Dinas PPKB dan PPPA bersama Dinas Kesehatan bertugas menyediakan data sasaran penerima manfaat. 

Proses distribusi makanan juga melibatkan kader lapangan yang sekaligus memberikan edukasi kepada keluarga penerima.

“Datanya dari kami dan Dinas Kesehatan. Kemudian kader kami ikut dilibatkan dalam distribusi. Saat mengantarkan makanan, mereka juga melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada penerima manfaat,” jelasnya.

Hingga kini, dampak langsung MBG terhadap penurunan stunting belum dapat diukur karena evaluasi dilakukan dua tahunan.

Namun, pemerintah daerah berharap perluasan layanan dapat mempercepat penurunan prevalensi stunting.

Saat ini, angka stunting di Pacitan tercatat 11,8 persen, turun dibanding 20,9 persen pada 2023.

“Harapan kami tentu dengan semakin luasnya cakupan MBG dan keterjangkauan kelompok 3B, angka stunting di Pacitan bisa terus menurun,” kata Jayuk. (*)