Soal 58 Ribu Keluarga Miskin, Dinsos Pacitan Akui Prioritas Desil 1 Belum Sepenuhnya Tersentuh
Potret kemiskinan di Kabupaten Pacitan hingga awal September 2026. (Foto: Yusuf Arifai/TIMES Indonesia)

Soal 58 Ribu Keluarga Miskin, Dinsos Pacitan Akui Prioritas Desil 1 Belum Sepenuhnya Tersentuh

Upaya ini diambil menyusul fakta bahwa dari 590.076 jiwa total populasi Pacitan, lebih dari 58 ribu Kepala Keluarga (KK) terperangkap di dasar piramida ekonomi.

TIMES Pacitan,Selasa 8 September 2026, 15:49 WIB
171
Y
Yusuf Arifai

PACITANPemerintah Kabupaten Pacitan (Pemkab Pacitan) resmi memberlakukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan tunggal penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) pada triwulan ketiga 2026.

DTSEN diterapkan guna membenahi sengkarut tumpang tindih data penerima antarlembaga. 

Upaya ini diambil menyusul fakta bahwa dari 590.076 jiwa total populasi Pacitan, lebih dari 58 ribu Kepala Keluarga (KK) terperangkap di dasar piramida ekonomi, yang ironisnya belum seluruhnya tersentuh oleh instrumen jaring pengaman sosial negara.

Secara demografis, Kabupaten Pacitan dihuni oleh 590.076 jiwa pada tahun 2026, dengan rasio gender yang nyaris seimbang, yakni 295.272 laki-laki dan 294.804 perempuan. 

Namun, di balik angka populasi tersebut, tersimpan beban kesejahteraan yang menuntut intervensi struktural secara serius.

Berdasarkan pemetaan tingkat ekonomi, tercatat sebanyak 58.290 Kepala Keluarga (KK) masih terperangkap di dasar piramida ekonomi kelompok bawah. 

Agregat keluarga rentan ini disumbang oleh 29.670 KK pada desil 1 (kemiskinan ekstrem) yang mutlak menjadi target prioritas utama perlindungan sosial negara. 

Sementara itu, 28.620 KK lainnya terdata pada desil 2 dengan status miskin absolut.

Realitas statistik ini mengonfirmasi bahwa sebaran kemiskinan di Pacitan masih masif dan membutuhkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran untuk memutus rantai kerentanan.

Penerapan DTSEN diharapkan memutus rantai birokrasi pendataan yang selama ini berjalan secara sektoral dan berpotensi memicu inefisiensi APBN/APBD. 

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pacitan, Heri Setijono, mengonfirmasi bahwa ketiadaan standar tunggal di masa lampau telah menciptakan celah bias akurasi dalam membidik kelompok rentan di lapangan.

“Sebelum adanya DTSEN, setiap kementerian itu memiliki basis data sendiri seperti DTKS, jika pemkab ada kemiskinan ekstrem,” jelas Heri, Selasa (8/9/2026). 

Ia menegaskan, fusi informasi ini merupakan pengejawantahan dari kebijakan Satu Data Indonesia yang mengintegrasikan seluruh parameter sosial ekonomi kementerian dan pemerintah daerah demi tata kelola yang presisi.

Secara statistik, kucuran logistik jaring pengaman dari pusat ke Pacitan tergolong masif. 

Pada penyaluran Triwulan III tahun 2026, kuota Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako menyentuh 43.886 sasaran. 

Di saat yang sama, Program Keluarga Harapan (PKH) dialokasikan bagi 26.733 keluarga penerima manfaat.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Pacitan, Agung Mukti Wibowo, merinci bahwa sasaran distribusi bansos diprioritaskan untuk menyapu bersih masyarakat pada spektrum desil 1 hingga desil 4. 

“Desil 1 itu sangat miskin atau miskin ekstrem. Desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, dan desil 4 rentan miskin,” urai Agung. 

Ia menambahkan, desil 4 turut dikawal ketat karena memiliki probabilitas tinggi untuk terperosok kembali ke jurang kemiskinan absolut apabila terjadi guncangan pendapatan yang tidak stabil.

Namun, di balik klaim perbaikan sistem pendataan dan ketersediaan kuota puluhan ribu bansos, Dinsos Pacitan menyingkap realitas yang timpang di akar rumput. 

Agung membenarkan bahwa masih ada warga yang secara faktual terdata di desil 1 (miskin ekstrem) dan desil 2 (miskin) justru terlempar atau belum pernah tersentuh kucuran bantuan sosial apa pun.

Kesenjangan antara kapasitas kuota yang dikucurkan pusat dengan fakta masih adanya penyintas kemiskinan ekstrem yang tercecer dari daftar penerima menuntut evaluasi berlapis atas mekanisme filterisasi desa hingga kabupaten. 

Pengakuan akan luputnya warga termiskin ini menjadi batu ujian bagi efektivitas DTSEN. 

Sistem data terpadu yang digadang-gadang akurat ini harus segera berakselerasi memastikan tidak ada lagi kaum fakir yang dibiarkan bertahan hidup sendiri di tengah deretan panjang angka statistik bantuan.

“Kalau data tidak bisa dilihat secara detail rinciannya karena yang muncul itu desil 1 secara keseluruhan, yang dapat bantuan maupun yang tidak,” katanya. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.

Berita ini juga tayang di portal nasional

Baca versi lengkapnya di jaringan nasional kami.

Baca di sini
Penulis:Yusuf Arifai
|
Editor:Ronny Wicaksono

News Logo

Media Online No 1 Pembangun Ketahanan Informasi di Pacitan, Menyajikan Berita Terkini Seputar Berita Politik, Bisnis, Olahraga, Artis, Hukum, yang membangun, menginspirasi, dan berpositif thinking berdasarkan jurnalisme positif.

Kanal Utama

    Kontak Kami

    • Jl. Besar Ijen No.90, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65116
    • (0341) 563566
    • [email protected]

    Berlangganan

    Dapatkan berita terbaru langsung di inbox Anda

    Member Of

    Logo WANIFRALogo AMSILogo Dewan PersLogo Trusted

    SUPPORTED BY

    Logo Varnion
    © 2025 TIMES Indonesia. All rights reserved.