PACITAN – Kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Pemkab Pacitan) mendapat sorotan DPRD Pacitan. 

Pemerintah daerah didesak segera mengisi jabatan yang masih kosong maupun yang saat ini hanya ditempati pelaksana tugas (Plt).

Desakan itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Pacitan, Rakhman. Menurut dia, pengisian jabatan penting diperlukan agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan efektif.

Terlebih di tahun 2027 mendatang beberapa petinggi memasuki masa pensiun, Sekretaris Daerah Pacitan Heru Wiwoho, Inspektur Pacitan Mahmud, Kepala Bakesbangpol Turmudzi.

“Kami dari DPRD Pacitan berharap Pemkab Pacitan segera melakukan pengisian jabatan kosong agar roda pemerintahan dan pelayanan ke publik tidak ada kendala,” kata Rakhman. Senin (31/8/2026).

Dia menilai sejumlah posisi strategis membutuhkan pejabat definitif. Salah satunya badan yang menangani perencanaan pembangunan daerah karena memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan.

Rakhman mengatakan Komisi I DPRD Pacitan berulang kali menyampaikan persoalan tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Dalam RDP kami selalu menyampaikan agar segera dilakukan pengisian. Sebab, pada 2027 banyak juga pejabat yang akan memasuki masa pensiun. Jangan sampai jabatan kosong semakin bertambah,” ujarnya.

Baca juga

DPRD Pacitan Desak Pemkab Segera Buka Seleksi Jabatan yang Kosong

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu mulai mengantisipasi gelombang pensiun tersebut.

Selain pengisian jabatan yang kosong saat ini, pemerintah daerah perlu menyiapkan proses seleksi untuk posisi pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang akan ditinggalkan pejabat karena memasuki masa purnatugas.

Rakhman menekankan proses pengisian maupun seleksi terbuka (selter) harus dilakukan secara profesional dan transparan.

Faktor kompetensi dan integritas, kata dia, harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pejabat yang akan menduduki posisi strategis.

“Yang terpenting profesionalitas dan integritas harus dikedepankan dalam proses pengisian maupun seleksi terbuka,” katanya.

Kekosongan jabatan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas kerja organisasi perangkat daerah (OPD), terutama ketika pemerintah daerah memasuki agenda penting seperti pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

Sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemkab Pacitan hingga kini masih dijabat Plt.

Baca juga

MIN 4 Pacitan Gelar Pengajian Maulid Nabi di Lapangan Dusun Bolo

Di antaranya Kepala BKPSDM, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Asisten Administrasi Umum, Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora), serta Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Posisi Kepala Bapperida menjadi kosong setelah pejabat sebelumnya, Heru Sukresno purnatugas pada Juli 2026 lalu. Kondisi tersebut membuat pengisian jabatan bukan sekadar persoalan administrasi kepegawaian.

Bagi DPRD, keberadaan pejabat definitif dibutuhkan untuk memastikan pengambilan keputusan, koordinasi antar-OPD, serta pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Dengan sejumlah pejabat yang diperkirakan memasuki masa pensiun pada 2027, Pemkab Pacitan dinilai perlu bergerak lebih cepat agar kekosongan jabatan tidak menjadi persoalan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (*)