PACITAN – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pacitan mengakui jumlah pengawas madrasah di wilayahnya masih jauh dari ideal. 

Keterbatasan personel membuat satu pengawas harus membina hingga 18 lembaga pendidikan sekaligus.

Saat ini, dari total 293 lembaga pendidikan madrasah di Kabupaten Pacitan, baru tersedia 19 pengawas. 

Kondisi tersebut membuat beban kerja pengawasan di lapangan cukup tinggi, terutama dalam pembinaan dan monitoring kualitas pendidikan.

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Pacitan, Wisnu Bowo, mengatakan jumlah pengawas yang tersedia belum sebanding dengan banyaknya lembaga yang harus diawasi.

 “Sekarang di kita satu pengawas ada yang sampai mengawasi 18 lembaga, berdasarkan SK sesuai jenjang,” kata Wisnu Bowo, Senin (8/6/2026).

Baca juga

Wamendikdasmen Sambangi Pesantren Cintawana, Kenang Pesan Haedar Nashir untuk Mampir ke Tasikmalaya

Menurut Wisnu, pola pembagian tugas pengawas disesuaikan dengan jenjang pendidikan sebagaimana tertuang dalam surat keputusan (SK). 

Namun, dengan jumlah lembaga yang cukup besar, pengawasan belum dapat berjalan secara ideal.

"Satuan pendidikan kami mayoritas swasta dan kewenangan pengelolaannya pun juga di bawah yayasan, kami hanya beri stimulus. Yang negeri hanya ada 9," terangnya.

Kendati demikian, Kemenag Pacitan mulai menyiapkan langkah antisipasi apabila pemerintah pusat membuka penambahan jabatan fungsional pengawas madrasah. 

Sejumlah sumber daya manusia telah dipersiapkan untuk mengisi kebutuhan tersebut.

Baca juga

Kemenag Pacitan Kekurangan Pengawas Madrasah, Satu Orang Tangani Hingga 18 Lembaga

Wisnu menyebut saat ini terdapat sekitar lima hingga tujuh calon pengawas yang telah mengikuti tahapan asesmen dan diproyeksikan siap bertugas bila regulasi baru diterbitkan.

 “Kalau nanti regulasi dari pusat sudah ada, kita sebenarnya sudah siap. Saat ini ada sekitar lima sampai tujuh orang yang sudah mengikuti asesmen,” ujarnya.

Dengan rasio pengawas yang masih timpang, Kemenag Pacitan berharap kebijakan penambahan formasi segera dibuka agar pembinaan terhadap ratusan madrasah bisa berjalan lebih optimal dan tidak terlalu membebani pengawas yang ada. (*)