Pacitan – Kepala Inspektorat Kabupaten Pacitan Mahmud meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pemerintah desa memperketat tata kelola keuangan secara transparan, efektif, efisien, dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Pernyataan itu disampaikan Mahmud menyusul penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah seorang pengusaha asal Kabupaten Pacitan di Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, pada Senin, 18 Mei 2026 lalu.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Mahmud meminta seluruh OPD maupun pemerintah desa menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran penting untuk memperkuat tata kelola keuangan sekaligus meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran.

Menurut dia, pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Diusahakan jangan ada Rp1 pun uang yang dikorupsi. Semua kegiatan harus benar-benar mengacu pada perencanaan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat,” kata Mahmud. Sabtu (23/5/2026).

Ia menilai kedatangan KPK ke Pacitan harus menjadi pengingat bagi seluruh aparatur pemerintahan agar semakin cermat dalam menjalankan program maupun menggunakan anggaran daerah dan desa.

Mahmud memastikan, meskipun pemerintah daerah tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, pengawasan terhadap tata kelola keuangan tetap dilakukan secara mendalam oleh Inspektorat.

“Meski ada efisiensi anggaran dari pusat, pengawasan terkait tata kelola keuangan tetap kami lakukan secara mendalam, baik di lingkungan pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa,” ujarnya.

Menurut Mahmud, pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan efektif, efisien, serta benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap OPD maupun pemerintah desa tidak menjalankan kegiatan yang hanya bersifat seremonial, melainkan fokus pada program prioritas yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

“Kami berharap kegiatan pemerintah daerah maupun desa benar-benar efektif, efisien, tepat sasaran, dan sesuai arah pembangunan yang sudah direncanakan,” katanya.

Selain pengawasan penggunaan anggaran, Inspektorat juga mendorong pemerintah daerah dan desa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pendapatan Asli Desa (PADes) guna memperkuat kemandirian fiskal.

Namun, Mahmud mengingatkan peningkatan pendapatan tersebut harus dibarengi pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran maupun penyimpangan dalam pengelolaannya.

“Peningkatan PAD dan PADes harus dibarengi pengawasan yang baik. Semaksimal mungkin kebocoran harus dihindari,” ujar dia.

Mahmud menambahkan, Inspektorat akan terus memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan agar tata kelola pemerintahan di Pacitan berjalan sesuai aturan serta terhindar dari praktik penyimpangan.

“Harapannya seluruh pemerintah daerah dan pemerintah desa bisa menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya, penggeledahan KPK di rumah seorang pengusaha di Desa Bangunsari sempat menjadi perhatian publik di Pacitan.

Meski belum terlihat adanya keterkaitan langsung dengan pemerintah daerah, kedatangan lembaga antirasuah tersebut memunculkan kekhawatiran sekaligus menjadi pengingat penting mengenai pengelolaan keuangan daerah.(*)