Cuaca Ekstrem Hambat Proyek Sekolah Rakyat Pacitan, Target Rampung Agustus 2026
Proyek Sekolah Rakyat Pacitan seluas 7,5 hektare di Sidoharjo terkendala cuaca ekstrem. Dikerjakan PT Brantas Abipraya, proyek senilai Rp911 miliar untuk empat kabupaten ditarget selesai Agustus 2026 dan menampung 1.200 siswa berasrama.
PACITAN – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pacitan mulai memasuki tahapan krusial. Namun, pelaksanaannya tak sepenuhnya berjalan mulus. Faktor cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas tinggi menjadi salah satu kendala utama di lapangan.
Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pacitan, Endhit Yuniarso, mengakui kondisi cuaca memengaruhi progres pekerjaan, terutama pada tahap awal pembangunan.
"Kalau kami lihat kendalanya cuaca hujan pada saat proses pengurukan tanah sehingga mempengaruhi kepadatan dan mobilisasi alat berat," ujarnya, Selasa (3/3/2026).
Menurut Endhit, hujan yang turun hampir setiap hari membuat proses penimbunan dan pemadatan tanah tidak bisa maksimal.
Tanah yang terlalu basah berdampak pada tingkat kepadatan lahan, sementara pergerakan alat berat di lokasi proyek juga menjadi lebih lambat.
Meski demikian, pekerjaan tetap berjalan sesuai tahapan teknis yang telah direncanakan. Hingga pekan lalu, sejumlah bagian proyek telah memasuki tahap pemasangan pondasi dalam.
"Sampai Minggu kemarin tahapan pasang pancang untuk gedung serbaguna, area rusun guru, area gedung SMA, dan penyiapan lahan dengan penimbunan untuk asrama SD, SMP, SMA," terangnya.
Ia menambahkan, saat ini proyek tersebut telah melalui proses administrasi di SKP. Artinya, secara prosedural dan pengawasan internal, pekerjaan masih berada dalam koridor perencanaan.
Lahan 7,5 Hektare di Kawasan GOR Pacitan
Sekolah Rakyat Pacitan dibangun di atas lahan seluas 7,5 hektare yang berada di Kelurahan Sidoharjo, tepatnya di kawasan GOR Pacitan. Lokasi tersebut dipilih karena dinilai representatif dan memiliki aksesibilitas yang memadai.
"Luas lahan yang kami siapkan sebelumnya 7,5 hektare lokasinya ada di Kelurahan Sidoharjo kawasan GOR Pacitan," jelas Endhit.

Proyek ini resmi terkontrak sejak 23 Desember 2025 dengan masa pelaksanaan selama 240 hari kalender. Jika sesuai jadwal, pembangunan ditargetkan rampung pada Agustus 2026.
"Proyek pembangunan ini sudah terkontrak sejak 23 Desember 2025 dengan masa pelaksanaan 240 hari. Targetnya sampai dengan Agustus 2026," katanya.
Anggaran Rp 911 Miliar untuk Empat Kabupaten
Pembangunan Sekolah Rakyat di Pacitan bukan proyek berdiri sendiri. Program ini merupakan bagian dari proyek nasional yang mencakup empat kabupaten di wilayah Karesidenan Madiun, yakni Pacitan, Ngawi, Madiun, dan Nganjuk.
Total anggaran untuk empat kabupaten tersebut mencapai Rp 911 miliar.
"Kemarin anggarannya jadi satu empat kabupaten, Madiun, Ngawi, Pacitan, Magetan senilai Rp 911 miliar. Total nilai kontrak berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR sekitar Rp 911 miliar untuk empat kabupaten," terangnya.
Proyek ini dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya, salah satu perusahaan konstruksi milik negara yang menangani berbagai proyek infrastruktur strategis di Indonesia.
Konsep Berasrama, Tampung 1.200 Siswa
Sekolah Rakyat Pacitan dirancang sebagai sekolah terpadu berbasis asrama. Nantinya, lembaga pendidikan ini akan menampung 1.200 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
"Konsepnya pendidikannya berasrama," ujar Endhit.
Selain ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar, kawasan ini juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang. Di antaranya asrama siswa untuk seluruh jenjang, asrama guru, masjid, gedung serbaguna, hingga lapangan olahraga.
"Seluruh bangunan dirancang dengan ketinggian maksimal dua lantai," jelasnya.
Desain dua lantai dipilih untuk menyesuaikan dengan karakteristik kawasan serta mempertimbangkan aspek keselamatan dan kenyamanan. Konsep tersebut juga memungkinkan integrasi antarbangunan dalam satu kawasan terpadu.
Monitoring Lintas OPD
Dinas PUPR Pacitan tidak bekerja sendiri dalam mengawal proyek ini. Pengawasan dilakukan secara berkala dan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
"Kami tetap monitoring secara berkala terhadap perkembangannya seperti apa, kendalanya di mana. Pihak proyek juga melaporkan ke kami," tegas Endhit.
Selain PUPR, pengawasan juga melibatkan Dinas Sosial, Bappeda, DLH, dan DPMPTSP. Kolaborasi lintas OPD tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memenuhi aspek perencanaan, lingkungan, hingga perizinan.
Dengan skema pengawasan terpadu dan dukungan anggaran besar dari pemerintah pusat, proyek Sekolah Rakyat diharapkan menjadi tonggak penguatan akses pendidikan di wilayah selatan Jawa Timur.
Meski dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrem, pemerintah daerah optimistis target penyelesaian pada Agustus 2026 tetap dapat tercapai.
Proyek ini diharapkan menjadi solusi pemerataan pendidikan berbasis asrama, sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Pacitan dan sekitarnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.


