TIMES PACITAN, PACITAN – Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pacitan mendatangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pacitan, Senin (17/11/2025). Mereka menuntut pembenahan total tata kelola bantuan sosial (bansos) yang dinilai amburadul, mulai dari pendataan, distribusi, hingga dugaan penyimpangan oleh oknum petugas.

Aksi audiensi berlangsung dengan tensi tinggi namun tetap terkendali. PMII membawa data temuan lapangan serta laporan masyarakat terkait persoalan yang terus berulang, seperti penerima tidak tepat sasaran, dugaan pungli, praktik pendamping membawa KKS, hingga nepotisme penentuan penerima bansos.

Ketua Bidang Advokasi PMII Pacitan, Ihsan Efendi, menyebut persoalan ini sudah melampaui batas kewajaran. Ia menilai, buruknya pengawasan membuat bansos rawan dimainkan pihak tertentu. “Ini bukan gerakan tiba-tiba. Kami menerima banyak aduan dari masyarakat. Kalau pembenahan tidak segera dilakukan, rakyat miskin yang terus jadi korban,” tegas Ihsan.

Ketua PC PMII Pacitan, Al Ahmadi, menambahkan bahwa salah satu tuntutan utama ialah penerbitan Peraturan Bupati terkait stiker “Keluarga Miskin” sebagai bentuk transparansi publik. 

Menurutnya, kebijakan itu bisa menjadi kunci memutus berbagai praktik penyimpangan yang selama ini luput dari kontrol sosial.

“Labelisasi bukan untuk mempermalukan rakyat miskin. Ini soal keadilan. Biar jelas siapa yang memang berhak dan siapa yang hanya numpang menikmati,” ujarnya.

Dalam audiensi, PMII membeberkan enam tuntutan, antara lain penerbitan Perbup stiker keluarga miskin, pemutakhiran data secara berkala, sanksi tegas bagi oknum penyimpang, pengawasan dari hulu ke hilir, sosialisasi agar warga mampu tidak lagi mengambil hak fakir miskin, serta pemenuhan kuota 200 siswa Program Sekolah Rakyat yang dinilai mangkrak akibat lemahnya koordinasi.

Mereka juga menyoroti munculnya kemiskinan baru akibat data yang tidak diperbarui serta rendahnya kesadaran sebagian warga mampu yang tetap menikmati bansos.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Sosial Pacitan, Heri Setijono, mengakui bahwa pendataan memang menjadi persoalan kompleks yang melibatkan pemerintah desa hingga pusat. Meski begitu, ia memastikan Dinsos terus melakukan percepatan perbaikan.
“Kami memahami kegelisahan adik-adik PMII. Pemutakhiran data tidak bisa hanya dilakukan Dinsos. Namun kami tetap berupaya mempercepat prosesnya,” jelas Heri.

Ia berjanji akan menindaklanjuti seluruh laporan dugaan penyimpangan yang masuk. Bahkan, Heri menyatakan siap mundur dari jabatan apabila tidak mampu melakukan pembenahan.

“Saya siap mengawal seluruh hasil audiensi PMII. Kalau saya tidak mampu, saya siap mundur sebagai Kepala Dinas Sosial Pacitan,” katanya.

PMII Pacitan memastikan gerakan mereka tidak berhenti pada audiensi kali ini. Jika Dinsos tidak segera mengambil langkah nyata, mereka mengancam akan melakukan aksi lanjutan dalam skala lebih besar. (*)