TIMES PACITAN, JAKARTA – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyatakan dukungan terhadap larangan anak-anak bermain gim daring Roblox, menyusul pernyataan serupa dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. Ia menegaskan bahwa gim dengan unsur kekerasan dapat berdampak negatif pada perkembangan perilaku anak.

"Saya sependapat jika ada gim yang mengandung unsur sadistik, kekerasan, dan sejenisnya, itu bisa membahayakan dan memicu perilaku copycat," kata Fadli saat ditemui di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Fadli menjelaskan bahwa anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat, terutama dalam dunia digital. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pemerintah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap konsumsi media anak, termasuk gim daring.

"Perlu diberikan penyadaran. Dalam film saja ada klasifikasi usia, apalagi gim yang lebih interaktif," ujarnya.

Roblox Dinilai Tak Layak untuk Usia SD

Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti melarang murid-murid di jenjang Sekolah Dasar (SD) untuk bermain Roblox. Ia menilai gim tersebut menyajikan banyak adegan kekerasan dan bahasa yang tidak pantas.

“Kalau main HP, jangan tonton yang ada berantemnya atau kata-kata jelek. Yang main blok-blok tadi itu jangan, karena tidak baik,” ujar Abdul Mu'ti, Minggu (4/8).

Ia juga mengungkapkan bahwa anak-anak usia SD belum memiliki kemampuan intelektual yang cukup untuk membedakan antara realitas dan rekayasa. Di sisi lain, mereka merupakan peniru ulung yang dapat meniru berbagai tindakan berbahaya dari konten digital yang mereka konsumsi.

Pengawasan Orang Tua dan Regulasi Pemerintah Diperlukan

Fadli Zon menegaskan bahwa pendekatan pengawasan dan regulasi perlu dilakukan secara paralel. Tidak hanya bergantung pada sistem rating usia, namun juga pada keterlibatan orang tua dalam membimbing dan mendampingi anak saat menggunakan perangkat digital.

“Anak-anak remaja mungkin bisa menyaring, tapi anak-anak SD belum tentu. Karena itu, pengawasan dan edukasi menjadi kunci,” kata Fadli.

Dalam konteks ini, pemerintah juga didorong untuk memperkuat regulasi dan sosialisasi mengenai bahaya konten digital yang tidak sesuai usia, termasuk gim daring yang mengandung kekerasan dan unsur negatif lainnya. (*)