TIMES PACITAN, PACITAN – SMPN 1 Tegalombo, Kabupaten Pacitan memperkuat komitmen sebagai sekolah ramah anak dengan merevitalisasi peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (TPPKS) melalui Workshop Anti Perundungan sejak Jumat (12/12/2025).

Workshop ini menjadi langkah konkret sekolah dalam menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk perundungan, baik fisik, verbal, maupun digital. Seluruh siswa dan tenaga pendidik terlibat aktif dalam kegiatan tersebut.

Kepala SMPN 1 Tegalombo, Subroto, menegaskan bahwa sekolah harus menjadi ruang aman bagi setiap anak untuk tumbuh dan mengembangkan potensi tanpa rasa takut.

“Sekolah ini harus menjadi rumah kedua yang membuat anak merasa dihargai. Lewat workshop ini, kami memperkuat kembali peran TPPKS sebagai garda terdepan pencegahan kekerasan,” ujar Subroto, Selasa (6/1/2026). 

Dua narasumber dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak (PPKB dan PPPA) Kabupaten Pacitan, Patra dan Aji, hadir memberikan materi. Keduanya menyoroti persoalan perundungan dari sisi psikososial remaja dan budaya sekolah.

Patra menjelaskan, perundungan kerap bermula dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti ejekan atau pemberian label tertentu.

“Perundungan bukan candaan. Ini pelanggaran hak anak dan dampaknya bisa panjang. Karena itu, kepekaan semua pihak sangat penting,” tegasnya.

Ia menambahkan, revitalisasi TPPKS tidak cukup sebatas struktur organisasi, tetapi harus diiringi kemampuan mendeteksi konflik sejak dini.

Sementara itu, Aji menekankan pentingnya membangun budaya positif melalui komunikasi yang empatik dan asertif di lingkungan sekolah.

“Sekolah ramah anak lahir dari interaksi sehari-hari yang sehat. Kecerdasan emosional menjadi kuncinya,” jelas Aji.

Ia juga mendorong peran siswa sebagai pendukung sebaya (peer support), mengingat teman sebaya sering menjadi pihak pertama yang mengetahui adanya perundungan.

Dalam sesi diskusi, sejumlah siswa mengungkap tantangan perundungan di era digital, khususnya di media sosial. Menanggapi hal itu, pihak sekolah berkomitmen mengintegrasikan nilai anti-perundungan ke dalam pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler.

Subroto menegaskan, upaya ini membutuhkan konsistensi dan dukungan banyak pihak.

“Ini perjalanan panjang. Sinergi sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah sangat menentukan dalam menjaga kesehatan mental dan masa depan anak-anak,” pungkasnya. (*)