PACITAN – Ribuan guru swasta dan madrasah dari berbagai daerah mengepung Gedung DPR RI hingga kawasan Istana Negara, Rabu (20/5/2026). Salah satu pesertanya adalah dari Persatuan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) Kabupaten Pacitan.

Mereka datang membawa tuntutan bahwa negara diminta serius memperjuangkan kesejahteraan guru swasta tanpa mematikan sekolah asal lewat skema rekrutmen PPPK yang selama ini dinilai justru menggerus tenaga pendidik di madrasah dan sekolah nonnegeri.

Sejak pagi, kawasan Senayan dipenuhi rombongan guru yang datang menggunakan bus, elf, hingga kereta rel listrik (KRL). 

Mereka bergantian menyuarakan tuntutan di depan kompleks parlemen. Bagi para peserta aksi, perjuangan kali ini bukan semata soal status kepegawaian, melainkan menyangkut masa depan pendidikan swasta yang selama ini menopang layanan pendidikan hingga pelosok.

Usai mengikuti audiensi di DPR RI, Ketua PGMM Kabupaten Pacitan Imron Prawito menyebut para guru madrasah swasta pulang dengan secercah harapan setelah muncul janji pembentukan regulasi yang berpihak kepada guru swasta.

“Sejarah telah mencatat bahwa madrasah pertama itu swasta, sekolah pemerintah hadir setelahnya,” ujar Imron usai aksi di depan Gedung DPR RI.

Menurutnya, sudah saatnya negara hadir memberi perhatian lebih kepada guru madrasah swasta yang selama ini tetap mengajar di tengah keterbatasan.

“Saatnya pemerintah berpihak pada guru madrasah swasta. Di sana para generasi penerus yang akan meneruskan pembangunan di negeri ini,” katanya.

Imron menegaskan, para guru tidak akan berhenti mengawal hasil pertemuan di DPR. Jika komitmen yang disampaikan tak kunjung terealisasi, massa mengancam kembali turun ke Jakarta dengan jumlah lebih besar.

“Kami akan terus mengawal semua yang kami dengar hari ini. Kami akan hadir lebih besar dari kekuatan, khususnya Pacitan, untuk menuju DPR RI jika janji itu tidak terealisasi,” tegasnya.

Meski belum membawa keputusan konkret, Imron mengaku para guru pulang dengan semangat baru untuk tetap mengajar di madrasah.

“Setidaknya hari ini kami pulang dengan semangat mengajar di madrasah lebih baik lagi dengan akan adanya regulasi yang berpihak pada guru madrasah,” ucapnya.

Baginya, perjuangan guru swasta tak semata berbicara nominal kesejahteraan. Yang lebih penting adalah keberpihakan negara terhadap para tenaga pendidik di sekolah nonnegeri.

“Bukan berapa yang diberikan, tetapi perhatian apa yang diberikan negara kepada para pejuang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.

Dalam audiensi bersama perwakilan organisasi profesi guru, Ketua Umum PGMM Nasional, Tedi Malik, menyebut DPR RI memberi sinyal positif atas tuntutan guru swasta. 

Salah satu poin penting ialah rencana penyusunan aturan khusus yang mengatur kesejahteraan guru swasta, terpisah dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Tedi, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyampaikan bahwa Undang-Undang ASN memang tidak dirancang untuk mengatur guru swasta.

“Kalau ASN dipaksakan, katanya seperti laki-laki dipakaikan jilbab. Matching nggak kira-kira?” kata Tedi saat berorasi.

Sebagai gantinya, DPR disebut akan mendorong lahirnya aturan tersendiri untuk sekolah dan madrasah swasta, termasuk skema kesejahteraan guru dan mekanisme PPPK khusus bagi guru swasta.

“PPPK guru swasta nanti itu berbeda dengan PPPK ASN,” ujar Tedi.

Ia mengatakan regulasi itu ditargetkan mulai dibahas tahun ini. Organisasi guru, kata dia, juga akan terus mengawasi proses pembahasannya agar tak berhenti di meja rapat.

“Kami nggak mau di-PHP lagi. Kalau tidak ada perkembangan, Desember kita balik demo seperti ini,” katanya.

Hal serupa disampaikan Dewan Pembina Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Muhammad Zen. Ia menyebut audiensi bersama Baleg DPR RI menghasilkan komitmen bahwa aturan khusus guru swasta akan mulai diproses tahun ini.

Menurut Zen, DPR menilai revisi Undang-Undang ASN tidak cukup menjawab kebutuhan guru swasta karena aturan tersebut memang ditujukan bagi aparatur sipil negara.

“Baleg DPR RI tahun ini akan menjamin membuat aturan secara khusus yang mengatur guru-guru swasta, baik di madrasah maupun sekolah,” kata Zen.

Selain itu, DPR juga disebut tengah merampungkan pembahasan kodifikasi tiga regulasi pendidikan, yakni revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Undang-Undang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang nantinya akan dilebur menjadi satu payung hukum pendidikan nasional.

Zen mengatakan, organisasi profesi guru akan dilibatkan dalam proses harmonisasi pembahasan regulasi tersebut. Mereka juga meminta batas waktu pembahasan agar tidak molor hingga tahun berikutnya.

“Kalau sampai pembuatan undang-undang khusus guru swasta ini tidak bisa dilaksanakan di tahun ini, maka seluruh organisasi profesi guru akan kembali hadir,” tegasnya.

Aksi besar ini dipicu keresahan lama para guru swasta terhadap skema PPPK. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak guru swasta yang lolos seleksi justru dipindahkan ke sekolah negeri. Dampaknya, sejumlah sekolah dan madrasah swasta kehilangan tenaga pengajar inti.

Di banyak daerah, kondisi itu mulai mengganggu proses belajar mengajar, terutama pada mata pelajaran yang membutuhkan guru berpengalaman dan bersertifikat.

Dari Pacitan, sedikitnya 15 guru madrasah swasta ikut bertolak ke Jakarta menggunakan satu armada elf. Meski jumlahnya tak besar, rombongan itu disebut mewakili berbagai unsur guru madrasah swasta di daerah.

Secara nasional, peserta aksi datang dari puluhan daerah seperti Sukabumi, Bogor, Magelang, Tasikmalaya, Indramayu, Cilacap, Banyumas, hingga wilayah luar Pulau Jawa seperti Bima, Way Kanan Lampung, dan Polewali Mandar. 

Sebagian besar datang menggunakan rombongan bus, sementara peserta Jabodetabek memilih bergabung melalui KRL.

Bagi para guru, perjalanan panjang dan aksi di bawah terik panas hingga hujan tersebut dianggap sepadan dengan satu tekad untuk memastikan sekolah swasta dan madrasah tidak kehilangan masa depan akibat kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada mereka. (*)