TIMES PACITAN, PACITAN – Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi pilar utama Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 bertema "Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema ini menjawab krisis pangan global, perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi antarwilayah.

Dengan pendekatan berbasis masyarakat yang memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan Energi Baru Terbarukan (EBT), PSN 2026 dapat mewujudkan visi tersebut, tidak hanya melalui infrastruktur, tetapi juga kesejahteraan masyarakat bawah yang inklusif.

Kemajuan dan Tantangan Kedaulatan Pangan  

Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam kedaulatan pangan. Produksi beras mencapai 13,95 juta ton pada Januari-April 2025, dengan cadangan beras pemerintah meningkat dari 1,7 juta ton menjadi 3,5 juta ton. Anggaran Rp 139,4 triliun dialokasikan untuk produktivitas pertanian, perikanan, dan rantai pasok pangan.

Gerakan Pangan Murah (GPM) menjaga stabilitas harga, sementara Rencana Pangan Nasional (RPN) 2025-2029, Koperasi Desa, Penyuluhan Pertanian, dan penguatan industri pangan lokal menjadi langkah strategis.

Namun, ketergantungan pada impor beras, gandum, kedelai, gula, dan jagung masih tinggi. Banyak kabupaten rentan terhadap kerawanan pangan, dan angka kekurangan gizi perlu diturunkan lebih lanjut.

Transisi Energi

Indonesia memiliki potensi EBT yang besar: mini/microhidro (450 MW), biomassa (50 GW), energi surya (4,8 kWh/m²/hari), energi angin (3-6 m/detik), dan energi nuklir (3 GW).

PLTMH, yang mengubah debit air menjadi listrik melalui turbin, menawarkan keunggulan: potensi air melimpah, teknologi handal dengan umur operasi lebih dari 50 tahun, ramah lingkungan, dan efisiensi tinggi (70-85%).

Energi terbarukan seperti PLTMH, surya, dan biomassa menekan emisi gas rumah kaca, penyebab perubahan iklim, sekaligus mengurangi polusi udara yang meningkatkan kesehatan masyarakat.

RUPTL menargetkan tambahan kapasitas 71 GW dari tenaga surya, hidro, dan panas bumi dalam satu dekade. Namun, transisi energi dinilai lamban oleh Climate Analytics, dengan kebutuhan pendanaan USD 20-40 miliar per tahun hingga 2050 sebagai kendala utama.

Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi antarwilayah tetap krusial. PDB per capita Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan daerah seperti Nusa Tenggara Timur, menyebabkan disparitas kesejahteraan, akses layanan publik, dan peluang ekonomi.

Ketimpangan ini berisiko mengganggu persatuan nasional. PSN 2026 harus memprioritaskan pembangunan ekonomi lokal di wilayah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan.

PSN Berbasis Masyarakat  

PSN 2026 perlu mengadopsi pendekatan berbasis masyarakat. Dalam kedaulatan pangan, koperasi desa dapat menjadi penggerak utama. Di proyek food estate, petani lokal dapat bermitra dengan koperasi untuk menanam komoditas seperti padi organik atau hortikultura, didukung penyuluh pertanian. Ini meningkatkan produksi dan mengurangi impor.

Di sektor energi, PLTMH menjadi solusi ideal untuk daerah terpencil. Di Desa Wukirsari, Yogyakarta, PLTMH memasok listrik untuk 200 rumah tangga dan mendukung UMKM seperti penggilingan padi. Model "energi desa" berbasis PLTMH atau tenaga surya skala kecil dapat mempercepat transisi energi, menekan emisi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. PSN dapat memprioritaskan PLTMH di wilayah dengan potensi air melimpah, seperti Sumatra atau Sulawesi.

Untuk ketimpangan ekonomi, PSN harus mengintegrasikan skema pembiayaan inklusif, seperti kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM di sekitar proyek. Misalnya, di lokasi bendungan atau PLTMH, UMKM dapat menyediakan jasa seperti katering atau transportasi, memastikan manfaat ekonomi mengalir ke masyarakat lokal.

Tantangan dan Solusi  

Koordinasi antarlembaga dan konflik kepentingan menjadi tantangan. Badan koordinasi independen diperlukan untuk transparansi dan partisipasi masyarakat. Teknologi digital, seperti aplikasi pemantauan proyek, memungkinkan masukan masyarakat secara real-time, seperti pada program smart village. Pelatihan pengelolaan PLTMH dan koperasi pangan juga akan meningkatkan keberlanjutan.

PSN 2026 berpotensi menjadi katalis kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi inklusif. Dengan pendekatan berbasis masyarakat yang memanfaatkan PLTMH dan EBT, PSN tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga kesejahteraan, kesehatan, dan persatuan nasional.

Pendekatan ini memastikan manfaat proyek dirasakan hingga pelosok, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat ketahanan nasional.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, PSN dapat menjadi model pembangunan yang strategis, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat, mewujudkan Indonesia yang mandiri dan adil.

***

*) Oleh : Ir. La Mema Parandy, S.T., M.M.CBPA., Konsultan dan Mahasiswa Program S3 Agribisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.