TIMES PACITAN, PACITAN – Pemerintah Kabupaten Pacitan (Pemkab Pacitan) resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas kepada DPRD Pacitan.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Pacitan melalui pembacaan nota penjelasan yang dibacakan langsung oleh Wakil Bupati Pacitan, Gagarin.

Dalam kesempatan itu, Gagarin menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

Hal ini menjadi pedoman agar implementasi hak-hak disabilitas di Kabupaten Pacitan dapat berjalan secara sistematis, adil, dan menyeluruh.

“Besar harapan kami, perlindungan dan pemenuhan hak ini dapat segera dibahas bersama DPRD sehingga bisa segera direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penyandang disabilitas,” ujar Gagarin. Senin (8/9/2025).

Raperda ini, lanjutnya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, regulasi daerah akan selaras dengan aturan nasional yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai warga negara yang memiliki hak setara dengan lainnya.

Dalam wawancara usai rapat, Gagarin menekankan bahwa hadirnya perda ini adalah bentuk komitmen kuat Pemkab Pacitan untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

“Perda ini mempertegas iktikad pemerintah daerah untuk menghargai hak manusia, yang pada dasarnya dimiliki oleh semua orang, tanpa memandang kondisi apapun,” tegasnya.

Ia mencontohkan, sejauh ini Pemkab Pacitan sudah mulai melakukan rintisan fasilitas ramah disabilitas, seperti jalur kursi roda dan kamar mandi khusus di RSUD Pacitan. Namun, Gagarin menekankan bahwa keberpihakan ini tidak boleh berhenti pada fasilitas pemerintah saja.

“Ke depan, kami berharap seluruh instansi, baik pemerintah maupun swasta, juga ramah terhadap penyandang disabilitas,” tambahnya.

Selain itu, Raperda Disabilitas ini juga diharapkan dapat menyentuh sektor ketenagakerjaan. Pemanfaatan keahlian penyandang disabilitas untuk bekerja di berbagai instansi maupun perusahaan harus menjadi perhatian agar mereka bisa hidup mandiri dan berdaya.

Adapun sembilan poin utama yang tertuang dalam Raperda Disabilitas Pacitan, antara lain:

1. Perencanaan dan penyelenggaraan program pemerintah yang memuat program sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.
2. Program khusus disabilitas yang mencakup jenis-jenis penyandang disabilitas.
3. Pengaturan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai aspek kehidupan.
4. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak yang mencakup aspek keadilan, perlindungan hukum, serta pencegahan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, hingga eksploitasi.
5. Koordinasi antar perangkat daerah untuk mewujudkan program disabilitas secara terpadu.
6. Peran serta masyarakat, mulai dari sosialisasi, penyampaian usulan, hingga evaluasi program.
7. Pemberian penghargaan kepada individu maupun kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam mendukung pemenuhan hak disabilitas.
8. Pembentukan unit pelayanan disabilitas sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan khusus.
9. Kerja sama pengawasan, pembinaan, dan penanganan kendala dalam pelaksanaan program disabilitas.

Dengan adanya regulasi ini, Pemkab Pacitan berharap penyandang disabilitas tidak hanya mendapat fasilitas yang memadai, tetapi juga kesempatan untuk berkembang, bekerja, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

“Ruh dari Raperda ini adalah bagaimana penyandang disabilitas tidak dipandang sebelah mata, tetapi diberi ruang yang setara dalam kehidupan bermasyarakat,” pungkas Gagarin. (*)