TIMES PACITAN, PACITAN – Pemerintah mulai mengacak-acak pondok pesantren, bukan untuk mengintervensi kurikulum, tapi untuk memastikan bangunan-bangunan tua mereka tak lagi dibiarkan rapuh. Perguruan Islam Pondok Tremas, pesantren legendaris berusia lebih dari dua abad di Pacitan, menjadi titik nol audit nasional Kementerian PUPR. Dari sinilah langkah panjang pengawasan ribuan ponpes di seluruh Indonesia dimulai.

“Alhamdulillah, pada hari ini kami melakukan kunjungan pesantren yang ketiga, setelah Jombang dan Kediri. Agenda kami untuk melakukan pengecekan terhadap kehandalan bangunan pesantren, baik itu asramanya, masjid, madrasah, dan fasilitas lainnya,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya, Dr Dewi Chomistriana, saat berkunjung ke Tremas, Jumat (10/10/2025).

Bukan tanpa alasan Pondok Tremas menjadi salah satu titik awal audit nasional. Pesantren ini berdiri sejak tahun 1820, dan masih mempertahankan bangunan-bangunan lama di samping melakukan pembangunan baru.

“Jadi Pondok Pesantren Tremas ini sudah cukup tua, di atas 200 tahun usianya. Kami tentunya melakukan pengecekan terhadap bangunan-bangunan yang sudah tua, tetapi saat ini ponpes Tremas sedang melakukan tahapan konstruksi untuk kompleks madrasah,” ujar Dewi.

Ia menilai pembangunan yang sedang berjalan di Tremas telah memenuhi kaidah teknis dengan melibatkan tenaga kerja bersertifikat. “Secara umum, alhamdulillah pelaksanaan pembangunannya sudah baik, kaidah-kaidah teknis sudah diterapkan. Kami sangat apresiasi sekali, Pak Yai. Ternyata sudah melibatkan tenaga konstruksi yang kompeten. Beberapa bahkan sudah pernah bekerja di jalan tol,” ucapnya.

Prioritaskan Pesantren Besar

Kementerian PUPR mencatat ada lebih dari 42.400 pondok pesantren di Indonesia. Namun, audit tidak akan dilakukan ke semua pesantren sekaligus. Pemerintah memprioritaskan lembaga yang memiliki lebih dari 1.000 santri dan bangunan di atas empat lantai.

“Target kami 80 pondok pesantren di wilayah Jatim, Jateng, Jabar, Banten, Aceh, Sumsel, Kalsel, dan Sulsel. Audit ini kami selesaikan sampai dengan Desember tahun ini,” kata Dewi.

Audit akan dimulai dengan peninjauan lapangan, pemeriksaan dokumen perencanaan bangunan, dan pemberian rekomendasi teknis. “Kemudian untuk yang sudah jadi juga akan kami proses pendampingan persetujuan bangunan gedungnya kalau memang belum dimiliki,” tambahnya.

Selain urusan bangunan, Kementerian PUPR juga menyiapkan strategi jangka panjang: memberdayakan para santri untuk menjadi bagian dari tenaga konstruksi nasional. “Kemarin kami sudah bertemu beberapa santri yang punya keinginan untuk bekerja di bidang konstruksi. Kami dari Kementerian PU akan mengupayakan pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga konstruksi para santri,” ungkap Dewi.

Program ini akan disertai distribusi pedoman teknis pembangunan dalam bentuk dokumen elektronik dan video ke seluruh pondok pesantren. “Kami sedang siapkan bahannya,” ujarnya.

“Roan” dan Nilai Gotong Royong

Pengasuh Pondok Tremas Pacitan, KH Luqman Al Hakim Harits Dimyathi, menyambut hangat kedatangan tim Dirjen Cipta Karya. Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap keamanan bangunan pesantren sangat penting, terutama bagi pesantren tua seperti Tremas.

“Pertama, kami mewakili jajaran pengasuh dan pengurus Pondok Tremas Pacitan Jawa Timur mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bu Dirjen CK beserta rombongannya,” ujar pria yang juga Ketua Umum Gerakan Nasional Ayo Mondok itu.

KH Luqman juga menyinggung tradisi roan, atau gotong royong santri dalam proses pembangunan. Tradisi ini, kata dia, kerap disalahpahami publik. “Roan itu prinsipnya gotong-royong. Santri hanya membantu mengambil batu atau pasir. Tukang profesionalnya ada sendiri. Jadi ini yang harus kami luruskan,” tegasnya.

Ia sepakat dengan penerapan standar keamanan bangunan, khususnya untuk bangunan empat lantai ke atas. Namun, ia juga mengingatkan bahwa roan bukan sekadar kerja fisik, melainkan bagian dari proses pendidikan karakter.

“Cuma kita ambil hikmahnya, bagaimana kalau di atas lantai empat harus hati-hati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Ia juga mengutip kalimat hikmah:

اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﺿﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ، ﻓﺤﻴﺚ ﻭﺟﺪﻫﺎ ﻓﻬﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﻬﺎ

“Kata-kata hikmah (bijak) itu adalah barang hilang milik orang beriman, dimanapun dia menemukannya, maka dia lebih berhak mengambilnya.”

Pemda Siap Dukung

Kepala Dinas PUPR Pacitan, Ir Suparlan, memastikan pemerintah daerah siap membantu kelancaran proses audit dan tindak lanjutnya. “Kami juga akan bergerak terus untuk pondok-pondok yang lain. Tapi nanti rekomendasi kami sampaikan ke Bupati,” ujarnya.

Jika dari hasil audit ada bangunan yang dinilai tidak layak, pemerintah pusat bersama daerah akan mencari solusi. “Salah satunya jika memang ada yang tidak layak harus dirobohkan. Pemerintah pusat tentu juga berpikir bagaimana mengganti, termasuk PBG, nanti kita bantu,” pungkas Suparlan. (*)