TIMES PACITAN, PACITAN – Rencana penerapan sistem portal e-Parkir di Pasar Minulyo, Kabupaten Pacitan belum bisa direalisasikan.

Padahal, sistem digital itu disiapkan untuk menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari retribusi parkir yang hingga kini masih dipungut secara manual.

Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disdagnaker) Pacitan, Acep Suherman, mengatakan pembangunan portal e-Parkir sejatinya sudah masuk perencanaan sebagai bagian dari pengembangan potensi PAD. Namun, keterbatasan fiskal membuat program tersebut harus ditunda.

“Portal itu direncanakan tahun 2026. Anggarannya sekitar Rp250 juta untuk portal depan. Tapi saat dibahas dengan TAPD, belum bisa dipenuhi,” ujar Acep, Selasa (6/1/2026). 

Menurutnya, pada tahun anggaran berjalan, pembangunan portal belum menjadi prioritas. Pemerintah daerah masih memfokuskan anggaran pada sektor lain seperti infrastruktur jalan.

“Bukan dibatalkan, tapi ditunda. Kalau kondisi fiskal sudah longgar, program ini akan kita proses lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Pengelolaan Pasar Disdagnaker Pacitan, Bambang Surono, menilai retribusi parkir menjadi sektor paling rawan kebocoran karena masih menggunakan sistem manual.

“Kalau saya melihat, yang paling rawan itu parkir. Karena sistemnya masih manual dan sangat memungkinkan dilakukan oleh internal petugas,” ungkap Bambang. 

Ia menegaskan, jenis retribusi lain seperti sewa kios, los, dan bidak relatif aman karena sudah tertata dengan baik. “Kalau sewa kios, los, dan bidak itu aman,” tegasnya.

Terkait realisasi pendapatan, Bambang menyebut target retribusi parkir Pasar Minulyo tahun 2025 ditetapkan sekitar Rp600 juta dan telah tercapai 98 persen.

“Tidak sampai 100 persen karena jumlah pengunjung pasar menurun. Tahun sebelumnya rata-rata sekitar 500 ribu pengunjung, tahun ini turun sekitar 50 ribu,” jelasnya.

Di sisi lain, tokoh masyarakat sekaligus pengamat kebijakan publik, Jon Verra Tampubolon, menilai potensi kebocoran PAD justru terjadi pada pergantian shift petugas retribusi.

“Penarikan retribusi masih manual dan sistemnya shift. Di situ rawan kompromi saat serah terima antarpetugas,” katanya.

Ia menyarankan penerapan sistem prabayar e-ticket seperti yang diterapkan di RSUD dr. Darsono Pacitan untuk menutup celah kebocoran.

“Kalau tidak mau bocor, ya pakai sistem prabayar. Bisa juga ditambah CCTV di loket dan pengawasan harian yang ketat,” ujarnya.

Jon Verra juga menyinggung retribusi lain di dalam pasar, seperti MCK, yang masih dipungut manual. Saat ini, retribusi parkir khusus roda dua di Pasar Minulyo dipatok Rp1.000 per kendaraan.

“Semua itu harus diawasi ketat kalau PAD (pasar) ingin benar-benar optimal,” pungkasnya. (*)