PACITAN – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan untuk Tahun Anggaran 2025 disepakati sebesar Rp1,7 triliun, dengan pendapatan daerah yang diproyeksikan mencapai Rp1,734 miliar dan belanja sebesar Rp1,747 miliar. 

Meski terdapat defisit anggaran, yakni Rp13 miliar, kekurangan ini akan ditutup melalui pembiayaan netto.

“Sehingga, tercatat defisit anggaran sebesar Rp13 miliar dan ditutup dengan pembiayaan netto,” ujar Ketua DPRD Pacitan, Arif Setya Budi (ASB), saat rapat pengesahan, Jumat (8/11/2024) malam pekan lalu. 

ASB juga mengungkapkan bahwa target pendapatan sejumlah sektor dalam APBD tahun depan mengalami kenaikan dibandingkan realisasi pada 2024.

Salah satunya adalah pendapatan asli daerah (PAD), yang diproyeksikan mencapai Rp248 miliar, naik dari Rp217 miliar di tahun sebelumnya. Selain itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat diperkirakan sebesar Rp1,485 miliar.

Baca juga

Ketahanan Energi Dinilai Terancam, Negara Diingatkan Tak Terjebak Politik Jangka Pendek

Di sisi lain, peningkatan anggaran ini juga berimbas pada sektor belanja. Belanja operasi, misalnya, ditargetkan naik menjadi Rp1,310 miliar. Di samping itu, anggaran belanja modal mencapai Rp151 miliar dan belanja tak terduga sebesar Rp6 miliar. 

Sementara itu, belanja transfer yang telah dibahas bersama gabungan komisi dialokasikan sebesar Rp279 miliar.

Pjs Bupati Pacitan, Budi Sarwoto, menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama dalam APBD 2025. Selain itu, anggaran juga difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan—sektor-sektor yang mendapatkan porsi terbesar dalam anggaran.

Menurut Budi, bahwa langkah tersebut diambil agar program kerja Kabupaten Pacitan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun berdasarkan visi-misi Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji untuk periode 2021-2026.

Baca juga

Malam 1 Suro 2026, Goa Kalak Pacitan Jadi Tujuan Semedi Warga dari Berbagai Kota

“Kami juga menyelaraskan program dengan pemerintah pusat dan provinsi,” jelas Budi. 

Setelah resmi disahkan, Perda APBD tahun 2025 ini selanjutnya akan dikirimkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

APBD ini akan melalui proses fasilitasi dan evaluasi oleh Gubernur untuk memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di Kabupaten Pacitan.

Dengan APBD yang telah disusun ini, Pemkab Pacitan diharapkan mampu menjalankan berbagai program dan kebijakan pembangunan yang akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pacitan. (*)